Rerasan Perubahan Zaman

Tanpa terasa, lembaran tahun 2012 hampir berakhir. Seperti biasa kita melewatinya biasa saja. Sejarah berlalu begitu saja tanpa ada kesadaran belajar dari sejarah. Gundah gulana orang bijak melihat manusia dengan nalar liarnya dan indra perasa yang mulai buta. Perubahan tatanan kehidupan masyarakat baik masalah ekonomi, sosial maupun pendidikan, kiranya urgent untuk diperbincangkan. Rerasan perubahan zaman kiranya bisa membuka mata, hati dan pikiran untuk kita renungkan bersama mencari jalan keluar.

Rerasan Negeri Bahari dan Agraris
Hamparan teritorial dan kesuburan bumi maupun lautan, kekayaan perut bumi, tambang-tambang karun, keunggulan bakat manusia Indonesia, pelajar-pelajar kelas Olimpiade, kenekadan hidup tanpa manajemen, ideologi bonek, jumlah penduduk, kegilaan genetik dan antropologisnya, dan berbagai macam kekayaan lain yang dimiliki oleh “penggalan surga” yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, sungguh-sungguh merupakan potensialitas yang tak tertandingi oleh Negara dan bangsa manapun di muka bumi.

Namun, kesadaran untuk mengenal kembali Indonesia sebagai sebuah imaji bahari dan Agrari masih minim realisasi. Potensi kelautan sering diabaikan dan potensi pertanian sering dicampakkan. Dalam kisaran finansial, potensi kelautan Indonesia bisa mencapai 3.000 triliun per tahun. Sungguh angka yang fantastis bagi barometer pendapatan negara. Namun sayangnya, pemanfaatan kekayaan alam ini masih terbentur dengan minimnya perhatian pemerintah dan lesunya daya minat masyarakat akan sektor ini.

Fenomena menunjukkan bahwa paradigma masyarakat kita mulai terlihat janggal dan tidak wajar, kesadaran mengerti bahwa Indonesia adalah negeri Agraris dan Kelautan ternyata bagi mayoritas masyarakat dirasa kurang menjanjikan masa depan. Dibuktikan dengan banyaknya minat orang tua yang menyekolahkan anaknya sampai ke bangku perkuliahan agar kelak bekerja kantoran atau menjadi PNS. Pernahkah anda mendengar nasehat orang tua kepada anaknya untuk menjadi petani atau nelayan professional? Kalau pun ada hanya wasiat juragan tanah maupun juragan kapal.

Kenyataan semacam ini semakin menandai bahwa di level warga terjadi miskin pikir yang berkelanjutan, sementara di level pendidikan terjadi pergeseran orientasi dan kemandekan transformasi keilmuan. Sungguh Ironis, di satu sisi, orientasi pendidikan tinggi hanya sebatas peyedia tenaga kerja siap pakai untuk pasar kerja formal. Sementara di sisi lain, fakta kekuatan agraris dan bahari justru dilupakan. Kelangkaanlah yang kemudian terjadi, bukan lagi BBM maupun pangan melainkan kelangkaan lapangan pekerjaan. Para penganggur terdidik semakin terjebak dilema dan kegalauan, mendapat pekerjaan formal terasa susah, sementara membangun desa terasa segan dan kebingungan dengan pengetahuan yang pas-pasan. Berdasarkan data BPS Badan Pusat Statistik pada Agustus 2012, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk tingkat pendidikan Diploma dan Sarjana masing-masing 6,21 persen dan 5,91 persen.

Ironi semacam ini, seperti banyak dimengerti, dipompa oleh arus neoliberalisme dalam wujud komersialisasi pendidikan terutama dalam satu dekade terakhir. Sebagai komoditas, pendidikan menjadi sulit dibedakan dengan produk kosmetik atau blackberry yang bisa dijualbelikan secara bebas. Pendidikan bukan lagi berdasar pada hak warga negara, melainkan daya beli konsumen. Di tengah badai krisis baik korupsi, suap dan sunat anggaran, terlihat sangat irasional ketika Pemerintah berencana menaikkan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2013 sebesar Rp. 331,8 triliun atau naik 6,7 persen dibandingkan dengan anggaran pendidikan tahun 2011. Ini artinya kenaikan anggaran yang pemerintah canangkan harus berjalan sepadan dengan perbaikan kualitas pendidikan.

Rencana pemerintah ini terbilang gila, carut marut aliran dana baik BOS, perawatan sekolah maupun perpustakaan masih dipotong perut-perut serakah. Selain itu seleksi penerimaan guru seperti halnya lelang kambing jantan, ini nyata tapi kenapa kenyataan setragis ini dianggap wajar. Kalau boleh penulis katakan, pendidikan hanya ajang rekayasa dan pembodohan. Statement ini bukan tanpa bukti, menurut pengakuan bapak saya, demi meningkatkan nilai jual sekolah di mata masyarakat, para guru melalui ilmu lobinya, memberikan imbalan uang kepada pihak pengawas untuk tidak bersikap ketat ketika berjalannya ujian. Selain itu dana BOS disunat 10 persen oleh komite sekolah kecamatan. Lantas mau dibawa kemana generasi penerus bangsa? Atau kita menjadi generasi alay saja lah.

Membincang negeri bahari dan agrari, reorientasi pedesaan melalui dunia pendidikan kiranya perlu untuk didengungkan. Setidaknya ada tiga hal yang bisa ditempuh agar dunia pendidikan memiliki relevansi kembali dengan kenyataan hidup rakyat Indonesia. Langkah pertama ada di level kebijakan. Ini menyangkut kehendak politik (political will) para birokrat di instansi pemerintahan hingga birokrat di kampus. Tentu agenda mendasarnya adalah merevisi beberapa pasal UU Sisdiknas yang terbukti membuka celah lebar bagi komersialisasi pendidikan. Agenda yang tak kalah penting adalah akses yang disediakan pemerintah agar mahasiswa memiliki banyak saluran untuk memesrai persoalan-persoalan rakyat di daerah. Misalnya saja, Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal bisa menggalang kerjasama dengan Dikti. Kerjasama itu bisa berbentuk program mahasiswa mengajar di sekolah-sekolah daerah tertinggal selama kurun waktu tertentu. Program seperti ini terbukti mujarab. Gagasan KKN muncul di benak Pak Koes yang masih mahasiswa ketika ia mengajar anak SMP-SMA di Nusa Tenggara. Inisiatif semacam ini belakangan sudah digalakkan kembali oleh Gerakan Indonesia Mengajar yang dipimpin Anies Baswedan.

Langkah kedua adalah jalur keilmuan. Mengingat keanekaragaman masyarakat Indonesia, paradigma keilmuan di Indonesia harus mencari jalan atau mazhabnya sendiri. Tidak sekadar membebek teori-teori Barat. Jalan ke arah itu sebenarnya sudah dirintis sejumlah nama. Antara lain, Moebyarto dengan Ekonomi Pancasilanya, Sartono Kartodirjo dengan Historiografi Indonesia-nya, Driyarkara dengan Filsafat Kemanusiaannya, Satjipto Rahardjo dengan Hukum Progresif-nya, Kuntowijoyo dengan Ilmu Sosial Profetik-nya, atau Sajogyo dengan Agraria Pedesaan-nya. Memang, membangun tradisi keilmuan yang setia pada kenyataan hidup nusantara bukan perkara mudah mengingat sejarah kesarjanaan di Indonesia selalu berjalan terputus-putus, lupa untuk mengakumulasikan dirinya, sehingga nyaris tak memiliki kesinambungan tradisi.

Langkah ketiga bertempat di jalur pergerakan. Sepanjang periode pasca 1998, nampak kecenderungan gerakan mahasiswa semakin terkooptasi isu-isu elitis. Dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, pergerakan mahasiswa terperangkap dalam situasi untuk selalu reaksioner. Meski bisa baik atau buruk, yang jelas kecenderungan ini mengikis kedekatan emosional dan pergaulan dengan massa rakyat. Isu-isu elitis, seperti kasus Century misalnya, tidak selamanya adalah isu penting di level rakyat. Karena itu, sudah saatnya gerakan-gerakan mahasiswa kembali ke basis rakyat, menyelami sungguh-sungguh keprihatinan rakyat dengan keterlibatan yang intens.

Ringkas kata, menyelesaikan aneka masalah keindonesiaan, pada dasarnya, harus berpijak pada kenyataan keindonesiaan yang hari ini menunggu dikuak di desa-desa sekujur nusantara. Rendra dalam Sajak Sebatang Lisong-nya berseru, Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing/Diktat-diktat hanya boleh memberi metode/Tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan/Kita musti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa/Menghayati sendiri semua gejala/Dan menghayati persoalan yang nyata.

Tentang jolodong

Sudah menulis 10 artikel di blog ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge
[+] parampaa emoticons by masova, Edited by loewyi Modified from nartzco