Petani Garam Rembang dalam Jeratan Kapitalisme

petani garam rembang

Di kabupaten Rembang jumlah petani garam pemilik lahan pada tahun 1990 sebanyak 784 orang, tahun 2000 menurun menjadi 729 orang dan pada tahun 2005 menjadi 718 orang. Peningkatan terjadi pada jumlah petani penggarap/buruh garap di mana pada tahun 2000 terdapat sebanyak 3.986 orang dan pada tahun 2005 menjadi 4.739 orang. Adapun jumlah perusahaan garam rakyat di kabupaten Rembang juga cenderung menurun, pada tahun 1990 terdapat 12 perusahaan, pada tahun 2000 berkurang menjadi 6 perusahaan dan tahun 2005 berkurang lagi tinggal 4 perusahaan (Rembang Dalam Angka 1990, 2000 dan 2005). Padahal luas lahan garam relatif tidak berubah, yaitu 1.189,449 ha pada tahun 1990 (Jawa Tengah Dalam Angka, 1991), 1.184,965 ha pada tahun 2000 dan 1.184,965 ha pada tahun 2005 (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rembang, 2005).

Fenomena itu pada satu sisi menunjukkan bahwa posisi dan status sosial ekonomi petani garam semakin termarjinalkan dan pada sisi yang lain juga dapat dimaknai telah terjadi polarisasi dalam penguasaan lahan garam dan dominasi moda produksi kapitalis. Modal produksi kapitalis dalam pemikiran Marx (Morrison, 1995) lebih didasarkan pada pemilikan individual (private ownership) masing-masing orang terhadap alat-alat produksi dan dalam hal ini kapitalis sebagai pemilik alat produksi dan buruh proletar memiliki kepentingan yang bertentangan. Dari hal ini terjadi proses pemiskinan kaum buruh oleh kaum kapitalis melalui aliran dan akumulasi surplus yang pada hakekatnya merupakan bentuk eksploitasi terhadap kaum buruh dalam proses produksi. Pemikiran Marx itu dikembangkan Russel (1989), bahwa moda produksi kapitalis mempunyai ciri padat modal dan merupakan tipe kelas berstruktur majikan-buruh pada hubungan produksinya.

Dalam proses produksi garam, lahan merupakan alat produksi yang sangat penting bagi petani garam karena di atas lahan itulah kegiatan produksi mereka lakukan. Oleh karena itu struktur penguasaan lahan garam akan menentukan accessibity petani garam pada surplus atas produksinya. Artinya, petani garam lahan sempit dan yang tidak menguasai lahan garam, aksesnya rendah bahkan tidak memiliki akses pada surplus dari produksinya, dan sebaliknya petani yang menguasai lahan luas memiliki akses untuk dapat menikmati surplus dari produksi garam.

Dalam hal ini struktur penguasaan lahan juga berpengaruh pada moda produksi yang berkembang, yaitu moda produksi kapitalis pada petani lahan luas dan moda produksi non kapitalis/usaha keluarga (household farm) pada petani kecil dan petani penggarap. Model produksi non kapitalis dalam proses produksi garam di kabupaten Rembang secara empiris dicirikan oleh adanya hubungan produksi subsisten yang terbatas dalam lingkup keluarga (orang tua, anak, menantu, sepupu) dengan dasar hanya untuk dapat survival (bertahan hidup), tidak terekspresi adanya perhitungan untung-rugi (cost-benefit calculation). Hal ini jelas sangat berbeda dengan moda produksi kapitalis yang dicirikan oleh hubungan produksi komersial yang berorientasi pada keuntungan (profit). Selain itu kedua moda produksi tersebut dalam banyak kasus memiliki keterkaitan integratif yang bersifat asimetris, yaitu moda produksi kapitalis mendominasi moda produksi non kapitalis dan surplus dari beroperasinya moda produksi non kapitalis diserap ke dalam moda produksi kapitalis melalui mekanisme pasar (market mechanism) dan sistem bagi hasil yang dikembangkan.

Dari hal ini secara sosial ekonomi petani garam yang menguasai lahan terlebih lahan luas relatif lebih maju/kaya dibandingkan dengan petani lahan sempit apalagi petani penggarap/buruh pada umumnya lebih terbelakang/miskin. Sebagai indikatornya tercermin dari beberapa hal antara lain: pola kerja/usaha, pendapatan/hasil yang diperoleh, relasi sosial yang dikembangkan, kondisi perumahan, jenis dan pola konsumsi makanan, pendidikan. Dengan demikian polarisasi penguasaan lahan garam oleh kapitalis secara signifikan ikut memberi kontribusi bagi marjinalisasi petani garam terutama petani kecil dan petani penggarap/buruh. Hal ini mengingat petani garam di kabupaten Rembang sebagian besar merupakan petani penggarap baik dari pemilik lahan sempit (< 0,5 ha) maupun buruh garap, hanya sebagian kecil petani garam yang memiliki lahan luas (> 5 ha) yang pada umumnya juga bergerak di jalur pemasaran garam sebagai tengkulak/bakul dan pabrikan (pabrik garam rakyat).

Selain itu dominasi kekuatan ekonomi kapitalis atas produksi garam juga ditunjukkan melalui penguasaan mereka terhadap gudang-gudang garam yang merupakan titik pengumpul (collecting point), yaitu tempat pengumpulan garam di tepi/pinggir jalan raya yang dapat dijangkau truk dan sejenisnya milik kaum kapitalis yang menguasai jalur pemasaran garam, bukan milik petani kecil dan penggarap.

Masyarakat Rembang menempatkan garam sebagai komoditas perdagangan yang cukup menarik, maka pada musim panen banyak kelompok sosial di luar petani garam (seperti guru, pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pemodal) ikut bermain baik sebagai penyetok, tengkulak maupun makelar. Demikian juga dengan kekuatan ekonomi kapitalis baik pada aras lokal maupun supra lokal, biasa memainkan komoditas garam di mana mereka itu semuanya bergerak di jalur pemasaran garam. Bermainnya kelompok-kelompok sosial lain dari berbagai aras pada jalur pemasaran garam ini, di satu sisi dapat menjadi indikator bahwa garam merupakan komoditas yang dapat memberi keuntungan signifikan, tetapi pada sisi lain menjadikan petani garam terutama petani-petani kecil dan petani penggarap/buruh semakin tidak memiliki akses ke pasar. Dalam konteks ini tampak bahwa kelompok-kelompok di luar komunitas petani garam yang bertindak sebagai pelaku ekonomi di jalur pemasaran garam, justru cenderung yang menikmati surplus value bukannya petani produsen.

Dengan demikian petani garam sebagai produsen garam krosok dalam konteks perdagangan garam posisinya termarjinalkan karena adanya penutupan akses ke pasar oleh pelaku ekonomi di jalur pemasaran. Petani (lahan sempit dan penggarap) hanya diposisikan sebagai produsen. Kondisi itu diperkuat lagi dengan adanya eksploitasi yang terwujud dalam bentuk relasi usaha antara petani penggarap/buruh dengan petani pemilik dan antara petani kecil dengan pelaku usaha lain di jalur pemasaran dan permodalan serta dengan pabrikan sebagai produsen jadi.

Dalam mata rantai usaha garam itu penggarap/buruh adalah pihak yang paling kecil mendapatkan keuntungan dan paling rentan dibandingkan dengan lainnya, baru berikutnya petani kecil dan petani besar. Petani penggarap/buruh sangat tergantung dan ditentukan secara sepihak oleh pemilik, mereka hanya memiliki hak untuk memproduksi garam dengan kewajiban menyerahkan sepenuhnya hak penjualan pada pemilik dan pemiliklah yang menentukan harga. Adapun petani hanya dapat menjual pada pedagang yang telah dikenal yang bergerak di jalur pemasaran dan permodalan dan mereka ini yang cenderung mempermainkan harga. Pada dasarnya kondisi yang demikian sudah dapat dikategorikan sebagai eksploitasi, karena adanya unsur kesengajaan penutupan akses oleh pihak tertentu pada pihak lain untuk tidak mendapatkan keuntungan dari sumber daya yang ada.

Sebagaimana pada tingkat global, kekuatan ekonomi kapitalis memiliki kecenderungan untuk dengan sengaja menutup akses pelaku ekonomi lokal dan nasional dapat menembus pasar global, agar supaya mereka tetap dapat menguasai dan mendominasi pasar global.

Dari kajian historis dan empirik dapat diketahui, bahwa secara struktural sistem ekonomi kapitalisme telah menjerat kehidupan petani garam dan itu telah berlangsung sejak jaman VOC kolonial Belanda hingga dewasa ini. Dalam hal ini produksi garam dijadikan komoditas yang dipasarkan dengan tujuan mencari keuntungan.

Kekuatan produksi dibentuk dalam kaitan bukan untuk menggali nilai utilitas atau nilai guna (usevalue), tetapi untuk mencari nilai lebih (profit) dari nilai tukar (exchange value). VOC sebagai korporasi raksasa pada jamannya mengintroduksi dan melakukan penetrasi sistem kapitalisme pada komoditas garam di Indonesia melalui monopoli baik dalam holding maupun trading, petani hanya diposisikan sebagai produsen yang ditutup aksesnya pada pasar. Bahkan ketika kekuasaan politik berada di tangan pemerintah kolonial Belanda, dilakukan regulasi kebijakan yang menempatkan garam (produksi, distribusi dan pemasaran) dalam monopoli ketat pemerintah untuk menjadi sumber pendapat yang penting.

Pada kasus aktual petani garam di Rembang juga tampak adanya penetrasi sistem ekonomi kapitalis yang tercermin dari dominasi moda produksi kapitalis terhadap moda produksi non kapitalis. Moda produksi non kapitalis cenderung terekspresi pada proses produksi garam yang dilakukan oleh petani garam dalam kategori petani kecil, petani penggarap dan buruh di mana mereka memproduksi garam dalam skala kecil dengan teknologi dan keahlian tradisional yang berorientasi untuk survival serta bercorak household farm.

Dalam kondisi yang demikian hubungan produksi yang terbangun lebih bercorak komunal dan egaliter, tidak ada kompetisi dan eksploitasi. Adapun moda produksi kapitalis terekspresi dalam proses produksi yang dikendalikan oleh pabrikan, agen, pedagang/tengkulak dan petani besar (lahan luas) di mana mereka memproduksi garam dalam skala besar dengan teknologi dan keahlian modern serta didasarkan pada cost-benefit calculation. Dengan demikian hubungan produksi yang terbangun berstruktur buruh-majikan, sudah ada kompetisi dan eksploitasi.

Oleh: Yety Rochwulaningsih, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang

Sumber: Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik (Volume 20 No. 3 tahun 2007)

Tentang Amix

Sudah menulis 66 artikel di blog ini.

Dipanggil Amix oleh keluarga dan teman-temannya. Pendiri sekaligus Admin Komunitas Blogger Rembang. Cuman iso copy paste terus edit-edit sithik kanggo Rembang.

One Response to Petani Garam Rembang dalam Jeratan Kapitalisme

  1. Ini saatnya bagi generasi muda untuk bergerak,khususnya kalangan akademisi,para eksekutif muda,mari bangun Rembang utuk kepentingan masyarakat luas,bukan untuk kepentingan individu yang ingin memperkaya diri sendiri,kekayaan alam Rembang milik seluruh rakyat bukan milik segelintir orang ataupun pemerintah, pembangunan yang bertujuan membuat Rembang tampak maju dan makmur diluar harus dihindari,utamakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat,bukan menjadikan masyarakat sebagai penonton pembangunan dan kapitalisme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge
[+] parampaa emoticons by masova, Edited by loewyi Modified from nartzco